Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tiga skema pendanaan untuk membangun infrastruktur guna meningkatkan konektivitas telekomunikasi untuk mengurangi kesenjangan digital.
Johnny Plate Mentri Kominfo mengungkapkan ketiga skema tersebut meliputi Universal Service Obligation (USO), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor TIK, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, untuk memastikan keberlanjutan proyek-proyek pembangunan infrastuktur melalui tiga skema pendanaan.
Momentum pandemi, pemerintah Indonesia memanfaatkan untuk percepatan transformasi digital. Menteri Kominfo memprioritaskan empat strategi, yakni penguatan infrastruktur, adopsi teknologi pendukung, pengembangan talenta digital, dan pembentukan hukum yang tepat untuk melengkapi regulasi primer.
Dalam temu virtual itu, Johnny juga menjabarkan langkah yang dimbil untuk membangun infrastruktur digital, untuk jaringan inti Indonesia, Kominfo telah meluncurkan lebih dari 348.000 kilometer kabel serat optik darat dan bawah laut, termasuk 12.148 kilometer di bawah jaringan tulang punggung serat optik nasional palapa ring oleh Kementerian Kominfo.
“Kami menghubungkan kota-kota dengan deployment jaringan fiber dan microwave serta menggunakan 5 satelit nasional, dan 4 satelit asing yang disewa,” jelas Johnny.
Pemerintah berencana meluncurkan High-Throughput Satellite SATRIA-1 pada kuartal ketiga tahun 2023. Satelit ini akan memiliki kapasitas 150 Gbps untuk menyediakan akses internet di 150.000 titik akses.
Melalui peluncuran itu diharapkan bisa mengurangi blank spot di titik layanan publik yang sulit dijangkau oleh penyedia jaringan terestrial. “Dari 150.000 titik akses publik, 93.900 titik untuk mendukung sektor pendidikan, 47.900 titik untuk melengkapi pelayanan publik daerah, 7.600 untuk mendukung pelayanan pemerintah lainnya termasuk kesehatan,” tutupnya.