Sejak merebaknya Covid-19 telah memberi dampak positif maupun negatif disetiap negara. Termasuk, Indonesia yang merasakan efek dari Covid-19. Indonesia telah bergerak dengan cepat melakukan Transpormasi Digital. Sebelumnya telah dilaksanakan tahap digitasi. Tahap digitasi adalah tahap konversi data fisik menjadi data digital. Tahap ini telah dilalui oleh Indonesia dan saat ini masih berada pada tahap digitalisasi.
Transpormasi digital harus dipercepat ditengah kebijakan Pembatasan interkasi untuk memutus penyebaran Covid-19 oleh pemerintah. Percepatan transpormasi digital menjadikan masyarakat tetap produktif dimasa pandemi. Termasuk dibidang politik menjelang pemilu serentak 2020.
Tahapan pemilu serentak 2020 telah bergulir. Transpormasi digital diharapkan mampu menjadi solusi agar pelaksaan pemilu 2020 tetap berjalan.
Sebagaimana yang disampaikan Menkominfo, dikutip dari laman aptika.kominfo.go.id 14/08/2020. “Akselerasi transfromasi digital dalam bidang ekonomi ada e-commerce, bidang pendidikan ada sekolah daring, bidang kesehatan ada telemedicine. Begitu juga dalam bidang politik, ada e-rekap yang dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 ini,” jelas Menteri Kominfo, Johnny G Plate.
Tranformasi Digital, kata Menteri Johnny, bukan hanya memungkinkan penyelenggaraan Pilkada serentak tetapi juga mempermudah proses. Contohnya saat kegiatan kampanye. “Jika cara lama harus mengeluarkan biaya tinggi. Dengan adanya ruang digital bisa lebih efektif dan efisien, dengan memanfaatkan media sosial,” jelasnya.
Namun menurut Menkominfo, aturan mengenai diperbolehkan atau tidaknya kampanye secara fisik merupakan kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Jika memang diperbolehkan perlu kedisiplinan untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat, agar tidak ada yang namanya kluster Pilkada,” himbau Menkominfo.
Sedangkan dari proses pemilihannya Menteri Johnny mengatakan memang saat ini belum dimungkinkannya melakukan e-voting. Namun ada beberapa hal yang bisa dimanfaatkan. “Pemindahan data dan perhitungan suara bisa dilakukan secara digital melalui e-rekap,” ungkapnya.
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, jika bicara soal pesta demokrasi pasti tidak terlepas dari adanya hoaks atau berita bohong. Dengan semakin banyak aktivitas dilakukan di ruang digital maka hoaks juga akan semakin banyak.
“Kominfo akan terus mengantisipasi ancaman hoaks dengan berbagai cara. Mulai dari memberikan literasi digital hingga tindakan pemblokiran,” tegas Menkominfo.
Menteri Johnny menyebut di masa pandemi ini peluang-peluang baru harus dimanfaatkan. Contohnya dulu tidak banyak yang memperkirakan UMKM akan dapat berjualan secara digital.
“Namun lihat saat ini ada sekitar 9 juta UMKM digital. Sama seperti Pilkada ini, calon pasangan juga dapat berjualan gagasan di ruang digital,” sarannya.
Dalam menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 ini juga akan mellibatkan seluruh instrumen negara. Tidak hanya pemerintah tetapi juga akademisi, dunia usaha, tokoh masyarakat, termasuk juga TNI dan Polri.
“Presiden juga sudah mengeluarkan Inpres 6/2020 dalam rangka memastikan masyarakat mampu hidup beradaptasi dari pandemi Covid-19,” ujar Menkominfo.
Menkominfo pun mengajak masyarakat untuk tetap optimis menyambut Pilkada serentak 2020 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
“Kita harus dapat menjalani pesta demokrasi yang penuh tantangan ini dengan tetap mengutamakan faktor kesehatan,” pungkas Menkominfo.